Flora Dianti, S. tindak pidana. Edmund W Kitch mengemukakan 3 karakteristik atau features of economic yaitu ; Pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya. 2001. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang secara tegas menyebutkan “badan hukum” sebagai subjek hukum, khususnya dalam formulasi Pasal. Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi Ruang lingkup economic crimes sangat luas mencakup berbagai macam tindak pidana. adalah suatu tindak pidana. pidana sebagai subjek suatu tindak pidana (Prodjodikoro, 1989: 55). 25 Istilah untuk narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” padaBerdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ramadhan menyebutkan, modus yang dilakukan perusahaan itu adalah melakukan transaksi semu dan menawarkan produk investasi tanpa izin dan menjanjikan. kalangan sosial - ekonomi rendah tetapi jugaA. Pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. 8Alpianah, Batasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menurut HukumDi tengah terungkapnya kekayaan fantastis para pegawai pemerintahan, urgensi pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset kembali digaungkan. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai posisi tindak pidana ekonomi di dalam RKUHP dan selanjutnya bagaimana KUHP dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkembang pesat saat ini. Pengertian Tindak Pidana Penistaan Agama. 1. Dengan kata. Pasal 4. 2. Sianturi, 2002. 9 Oktober 2021. Belanda, semua tindak pidana di bidang ekonomi diakomodasikan ke dalam Wet op de Economische Delicten. Oleh Adam Malik March 17, 2021 Post a Comment. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Berkaitan dengan tindak pidana ekonomi ini Muladi mengemukakan bahwa yang paling mendasar adalah pemahaman bahwa tindak pidana di bidang perekonomian. 6 Sementara itu, hukum pidana ekonomi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Peraturan payung dari hukum pidana ekonomi Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur bidang ekonomi di luar Undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 1955. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; b. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary. Jika dalam undang-undang darurat ini disebut tindak-pidana ekonomi pada umumnya atau suatu tindak-pidana ekonomi pada. Korupsi adalah merupakan suatu bentuk. Pengertian Pencurian Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. 3 Vol. usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Baca juga: Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia. Lebih lanjut pengertian ini dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yang menyebutkan bahwa yang didefinisikan sebagai tindak pidana perekonomian adalah: Pelanggaran berbagai ketentuan yang terdapat dalam. Hukum pidana ekonomi memiliki sarana-sarana khusus, di antara cakupannya adalah bidang hukum pidana materiil dan juga hukum acara pidana. PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI. Sayangnya, pada penjelasan pasal ini tidak menjelaskan maksud dari “menyalahgunakan wewenang”. Sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana ekonomi baik yang dilakukan oleh. 22 Tahun 1997. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. 18 juni. PERPU No. Salah satunya adalah menerapkan paradigma keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana korupsi. ”. Masing-masing. Untuk dapat membedakan kualitas dan harga barang dan jasa. Secara substansial dalam UU tersebut hanya menyebutkan sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang ada, olehnya apabila dilihat dari substansi UU drt No. Tindak pidana ekonomi 3. Kompasiana adalah platform blog. UU lain yang bunyinya sama dengan yang disebut dalam : - Pasal 26 - Pasal 32 - Pasal 33 PENGERTIAN TINDAK PIDANA EKONOMI Pengertian Tindak Pidana Ekonomi Menurut Para Ahli 1. Direktorat Tipideksus, menangani tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan / perbankan serta kejahatan khusus lainnya: Brigadir Jenderal Polisi Whisnu Hermawan Februanto, S. pemerintah menerbitkan uu tindak pidana pencucian uang: uu no. economic crimes Merumuskan tindak pidana ekonomi harus memperhatikan elemen-elemen berikut: 1. Hukum Pidana Ekonomi mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan pidana khusus yang lain. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada. Hal ini mencakup pelbagai tindak pidana di bidang perekonomian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang tentang. Pasal 25 ayat I sub a Rechtenordonnatie. atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua. Hukum Pidana I. 25 15 Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku. Tindak Pidana Pelanggaran. Pasal 2, 3 dan 4 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah - hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Golongan pertama, ditunjuk undang-undang, ordonantie yang dimaksud menjadi delik ekonomi. Hukum pidana ekonomi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU drt No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengelompokkan korupsi ke dalam 7 jenis utama. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhrinya “an”. Sebagai tindak pidana ekonomi, ada penulis yang mengelompokan tindak pidana pasar moda pada hukum pidana khusus, yaitu undang-undang di bidang tertentuTindak pidana. Tujuan dari tindakan ekonomi sebagai berikut : Agar dapat membedakan mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Berdasarkan pendekatan. Kedua, penetapan tindak pidana pada pencucian uang akan memudahkan para aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran dan menyita aset atau hasil praktik pencucian. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pembeda1. Contohnya, adanya dampak negatif pada efektivitas dalam penggunaan sumber daya dan dana. Tugas polisi sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk mengumpulkan bukti. " 1 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. bi menerbitkan pbi no. perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit. Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. 15. Pencucian uang adalah proses yang mana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau pemakaian ilegal dari pendapatan, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuatnya tampak sah. Menurut ECPAT international ada 5 bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak, yaitu:. 3. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku (A. A. Lingkup kewenangan UU Darurat No 7 tahun 1955 (economic Crime) meliputi delik penyelundupan (smuggling), kecurangan di bidang. Khusus apabila tindak pidana ekonomi dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, Prof Robert Klitgaard (2000) dari Rand Graduate School, Santa Monica, California,. Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 11 c. Meski demikian, total nilai hukuman finansial yang dijatuhkan kepada para koruptor adalah Rp5,32 triliun, sehingga implikasinya kerugian akibat korupsi yang. Tujuan dari Undang-undang Darurat No. Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Drt. Pada KegiatanJenis-jenis / tipe-tipe tindak pidana ekonomi. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus pada Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika dalam kesempatan yang sama mengatakan, ketiga tersangka adalah JS, DN, dan SR. com – Korupsi adalah tindak kejahatan yang menggunakan kekayaan publik untuk kepentingan diri sendiri. com. R. Hal sedemikian sebenernya telah terwujud dalam hukum positif di indonesia. Wirjono Projodikoro mengartikan tindak pidana yaitu11: tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakuya dapat dikatakan merupakan subyek. Secara konseptual, makna dari kerugian keuangan negara dapat dilihat dalam berbagai aturan perundang-undangan yaitu UU PTPK, UU. Lingkup kewenangan UU Darurat No 7 tahun 1955 (economic Crime) meliputi delik penyelundupan (smuggling), kecurangan di bidang. Selanjutnya, akan dilakukan tindakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan atau pemutusan perkara oleh hakim di pengadilan. 7 Tahun 1955. Korporasi Indonesia. Ilustrasi pelanggaran hak cipta. Korupsi juga termasuk tindakan planggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tindak pidana perbankan dalam bentuk pelanggaran dimuat dalam pasal 51 ayat 2 sebagaimana yang berbunyi: “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 2 adalah Pelanggaran”. Zen Abdullah dan stabilitas nasional kearah. penyalahgunaan wewenang dan pengaruh (trading in influence) serta penyembunyian (concealment) dan pencucian (laundering) hasil-hasil korupsi (proceeds of corruption). Pertama, hukum pidana ekonomi diartikan sebagai sekumpulan peraturan bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan/atau larangan. Dengan dibayarnya denda damai maka perkara tersebut tidak perlu dilimpahkan lagi kepengadilan. Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. 500. 1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Kepabeanan. Korupsi bisa kita temui dalam berbagai macam. 7/1945, tindak pidana ekonomi b. Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi 4. 1. 3e adalah pelanggaran suatu ketentuan dalam atauberdasarkan undangundang lain, sekedar undangundang tersebutmenyebut sebagai pelanggaran sebagai tindak pidana ekonomi;Bertolak dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa materi/ substansiketentuan Pasal 6 sama sekali tidak relevan dan berkaitan. dalam buku Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru (hal. Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara13. UU tentang lalu lintas jalan LITERATUR 1. 7 Tahun 1955. 7 Drt tahun 1955). Pengertian/Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. 3 Sjahdeini (n 1) 5. 2 Loebby Loqman. ICJR | Institute for Criminal Justice ReformPENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. besar, pertama, tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya. 3. 1. yang dimaksud pengertian tindak pidana adalah tindakan suatu perbuatan yang 13 Moeljatno, Op. Tindak Pidana Korupsi Dalam perkembangannya terlahir aturan yang merupakan sebuah tindak pidana khusus yaitu UU No. mencoba melakukan tindak pidana. 11/1963). 7 Tahun 1955 Delik GOLONGAN III (Pasal 3 e): Pelanggaran dalam UU lain apabila disebutkan sebagai tindak pidana ekonomi. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi secara luas Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dari peraturan -. Dalam perkembangannya, pidana perbankan juga menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi (TPE. Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force, FATF) adalah lembaga independen antar-pemerintah dengan fungsi mengembangkan dan mendorong kebijakan yang bertujuan melindungi sistem keuangan global dari tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, disamping memperberat hukuman, adalah juga untuk mencapai keseragaman di dalam mengusut, menuntut dan mengadili tindak pidana. Delik penyelundupan sebagai delik ekonomi tertentu telah memperluas subyek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena disamping manusia sebagai subyek hukum. Adapun tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penyelundupan 1. , M. Pengertian Kejahatan. Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang. Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. 2015. Ekonomi, atau ilmu ekonomi secara sederhana pula dapat dilukiskan sebagai ilmu yang mempelajari manusia tentang usaha-nya, tindakan-tindakannya, untuk mencapai kemakmuran. Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. tampaknya tidak jauh berbeda dengan cerminan tingkat tindak pidana yang disajikan BPS. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. 2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 1. Pungli adalah tindakan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Menurut ANDI HAMZAH berdasarkan pasal UU Tindak Pidana Ekonomi itu disebut sebagai tindak pidana ekonomi adalah apabila : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1955 Melanggar Perantara – perantara tentang ekonomi dibidang : a. shmh@yahoo. Pasal 40 UU KUP yang dimuat dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pun kembali menegaskan bahwa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan. tindak pidana. 000,- (dua ratus. Peraturan hukum pidana ekonomi bersifat elastis mudah berubah- ubah. Dan secara materiil, tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus yang berbeda dari KUH Pidana. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mamengko2 ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah cara penyelesaian di luar sidang dalam KUHPidana dan bagaimana pengaturan dan pelaksanaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi. Dalam Tindak Pidana Ekonomi khususnya Pasal 29 Rechten Ordonanntie (Ordonansi Bea, schikking, denda damai diatur dalam Pasal 29. Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” ( crime atau Verbrechen atau misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Sanksi dapat diperhitung oleh mereka yang. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp. merasa dirugikan dapat menuntut tindakan sebagai akibat tindakan direksi/komisaris perseroan terbatas; dan 6. Abstrak Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana atau kejahatan atau delik dalam bidang ekonomi yang dapat merugikan negara sehingga sering disebut dengan economic crime yang berbeda dengan economi criminnality yaitu. Undang-Undang Daruarat No 7 tahun 1955 tentang Pengusustan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi untuk selanjutnya disebut UU 3. Kejahatan (Tindak Pidana) 1. 7 Tahun 1955 adalah tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 1e, sub 2e, dan sub 3e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Penetapan tersangka dijatuhkan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Selasa,. suatu tindak pidana ekonomi adalah menyangkut dengan persoalan ekonomi dan motif ekonomi, yakni kemakmuran, dalam artian harta kekayaan. Akibatnya berbagai kebijakan hukum pidana yang diambil tidak kosisten. diharapkan dapat menekan biaya ekonomi pelaksanaan pidana dan dapat 9Muladi, 1992, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang,Pasal 2 Undang-Undang No. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia Iza Fadri Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional Jl. 2, Pustaka Utama Grafiti Jakarta 2007) 16. Selanjutnya disingkat (UUTPE). Melihat pada definisi di atas, maka pencucian uang pada. Seiring dengan perkembangan tindak pidana ekonomi diperlukan kebijakan untuk membangun kembali sustu sistem hukum pidana ekonomi yang terintegrasi, utuh, lengkap, dan sistematis. Ira Alia Maerani, S. 127). Undang-Undang No. pidana korupsi dilakukan oleh orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas. 1 Dilihat dari pelakunya, tindak pidana ekonomi tidak hanya dilakukan oleh indvidu, kelompok bahkan sindikat serta. Penipuan sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang No. C. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia. 8 tahun 2010 ttg. 4 Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan. 2. com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan. Glosarium. 8 Tahun2010. Kegiatan ekonomi meliputi seluruh kegiatan manusia untuk. Penyebab Terjadinya Korupsi. Formulasi Delik dalam UU TPE DELIK GOLONGAN II (Pasal 2 e): Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 26, 32, dan 33 UU drt No. Peranan lain dari hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antarmanusia di dalam masyarakat. 11 Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambiltersebut dianggap sebagai tindak pidana ekonomi. darah yang menghidupi kegiatan tersebut, maksudnya disini adalah setiap kejahatan pasti didorong oleh motif, dan motif yang umum hanya ada dua, yaitu: sakit hati / dendam dan motif ekonomi. in Person), Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terbesar adalah Perempuan, yaitu sebanyak 2. besar (kuasa ekonomi yang besar) yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, dimana dalam kurun waktu 5 tahunKebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia Iza Fadri Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional Jl. Seperti telah disebutkan, pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah PPNS tertentu dalam lingkungan DJP. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Bulukumba 10 Teguh Prasetyo. Faktor Internal (dari dalam diri individu) Faktor internal korupsi terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Perbesar. A. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan Barang-siapa turut melakukan suatu tindak-pidana ekonomi, yang dilakukan di dalam daerah-hukum Republik Indonesia, dapat dihukum pidana; begitu pula jika ia turut-melakukan tindak-pidana ekonomi itu di luar Negeri. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.